Sunday, June 4, 2017

Manajemen Berasis Sekolah/Madrasah



BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Dalam era globalisasi dunia, pendidikan dituntut memberikan konstribusi yang  berarti dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Keberhasilan dunia pendidikan yang  menjadi harapan masyarakat  sangat tergantung dengan sistem pendidikan baik secara nasional, daerah maupun wilayah kota/kabupaten. Penyelenggaraan pendidikan sentralisasi yang selama ini diterapkan di Indonesia  telah melahirkan masalah pokok pendidikan.
Dengan penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pusat tersebut, terdapat  banyak  kelemahan. Menurut Slamet kelemahan-kelemahan tersebut antara  lain:  keputusan  pusat sering kurang sesuai dengan kebutuhan sekolah; administrasi berlebihan yang dikarenakan lapis-lapis birokrasi yang terlalu banyak telah menyebabkan kelambanan dalam menangani setiap permasalahan, sehingga menyebabkan kurang optimalnya kinerja sekolah;  dalam kenyataan, administrasi telah mengendalikan  kreasi; proses pendidikan dijalankan dengan undermanaged sehingga  menghasilkan  tingkat efektivitas dan efisiensi yang rendah; dan manajemen berbasis pusat tidak saja menumpulkan daya kreativitas sekolah, tetapi juga mengikis rasa  kepemilikan warga sekolah terhadap sekolahnya.
Konsep desentralisasi pendidikan mengusulkan sebuah model penyelenggaraan  pendidikan yang dikenal sebagai Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) atau MBM (Madrasah Based Management). Dalam pelaksanaan model tersebut sekolah memiliki otonomi yang luas dalam penyelenggaraan pendididikan, hal ini sejalan dengan pendapat  Priatmoko bahwa MBS/MBM mendesentralisasikan  kekuasaan/kewenangan, pengetahuan, informasi, dan penghargaan kepada sekolah. Melalui  MBS/MBM ini sekolah memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah. Tujuan MBS/M adalah meningkatkan kinerja sekolah dan terutama kinerja belajar siswa menjadi lebih baik.


B.     Tujuan Kegiatan
Tujuan dari kegiatan observasi ke MTsN Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan oleh Mahasiswa Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini adalah untuk menerapkan teori yang sudah diperoleh di kelas dan diharapkan mahasiswa dapat memahami bagaimana sistem manajemen berbasis sekloah/madrasah di madrasah tersebut sebagai sumber referensi pembelajaran, khususnya pada mata kuliah Pengelolaan Pendididkan.
C.    Waktu dan Tempat Kegiatan
Hari                 :Sabtu
Tanggal           : 06 Mei 2017
Waktu             :10:00 WIB s/d selesai
Tempat            : MTsN Cikalong Wetan Bandung Barat













BAB II
LANDASAN TEORI
A.    Pengertian MBS/MBM
Menurut  Nurkolis  (2005)  manajemen  adalah  proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu sasaran atau  proses  pengelolaan  input-input  manajemen  untuk  mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan dengan jelas. Sedangkan Berbasis menurut Nurkolis (2005) berarti dasar atau azas. Sekolah adalah suatu organisasi  terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  yang  bertugas  memberikan "bekal kemampuan dasar" kepada peserta didik atas dasar  ketentuan-ketentuan yang bersifat legalistik  (makro,  meso,  mikro)  dan profesionalistik (kualifikasi, untuk sumber daya manusia; spesifikasi untuk barang/jasa, dan prosedur-prosedur kerja).
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) atau Manajemen Berbasis Madrasah (Madrasah Based Management) adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuan, pengusaha, dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Ara Hidayat dan Imam Machli, 2016: 267).
 Menurut Mulyasa dalam Ara Hidayat dan Imam Machli (2016: 267) MBS/MBM merupakan paradigma baru pengelolaan pendidikan, khususnya di Indonesia yang memberikan otonomi luas kepada lembaga sekolah, dan (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional (Ara Hidayat dan Imam Machli, 2016: 267).
B.     Prinsip MBS
Terdapat empat prinsip manajemen berbasis sekolah sebagai bentuk implementasi otonomi daerah bidang pendidikan yang menjadi landasan dalam menerjemahkan konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sesuai dengan tujuannya, yaitu otonomi, fleksibilitas, partisipasi, dan inisiatif.

a.    Prinsip otonomi
Prinsip otonomi diartikan sebagai kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus diri sendiri. Kemandirian dalam program dan pendanaan merupakan tolok ukur utama kemandirian sekolah. Kemandirin yang berlangsung secara terus menerus akan menjamin keberlangsungan hidup dan perkembangan sekolah.
b.      Prinsip fleksibelitas
Prinsip fleksibelitas dapat diartikan sebagai  keluwesan uang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Prinsip ini akan melahirkan sekolah yang lebih lincah dalam bergerak dan tanggap terhadap permasalahan yang harus dihadapi.
c.       Prinsip partispasi
Prinsip partisipasi dapat diartikan dengan penciptaan lingkunagn yang terbuka dan demokratik. Warga sekolah (guru, siswa, karyawan) dan masyarakat didorong untuk telibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa jika seorang dilibatkan maka yang bersangkutan akan mempunyai “rasa memiliki” terhadap sekolah, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan ke arah yang lebih bermutu.
d.      Prinsip inisiatif
Prinsip ini didasari atas konsepsi bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia harus selalu digali, ditemukan, dan dikembangkang untuk menjadi sumber daya yang inisiatif dalam pengelolaan pendidikan ( Ara Hidayat dan Imam Machli, 2012: 56).

C.    Tujuan dan manfaat MBS
Menurut Imam Machali dan Ara Hidayat (2016: 278), Tujuan utama MBS adalah untuk meningkatkan  efisiensi,  mutu  dan  pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui  keleluasaan yang diberikan untuk mengelola sumberdaya, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas. Peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem intensif dan disintensif ( Ara Hidayat dan Imam Machli, 2016: 278).
Menurut Engkoswara dan Komariah (2011:295), tujuan manajemen berbasis sekolah antara lain:
a) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang  tersedia,
b)  Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat  dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara  kooperatif,
c)      Meningkatkan tanggung jawab sekolah  kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu pendidikan di sekolah, dan
d)  Meningkatkan kompetisi yang sehat antara sekolah untuk pencapaian  mutu  yang diharapkan.
Diantara manfaat model MBS/M adalah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar kepada kepala sekolah, disertai dengan seperangkat tanggung jawab. Pemberian otonomi kepada sekolah mengindikasikan sebuah tanggung jawab pengelolaan sumber daya pengembangan dan strategi peningkatan mutu yang sesuai dengan kondisi setempat. Dengan pola ini juga, sekolah/madrasah dapat lebih memperhatikan kesejahteraan guru, sehingga ia lebih berkonsentrasi pada tugas dan tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya ( Ara Hidayat dan Imam Machli, 2016: 267).








BAB III
METODELOGI
A.    Prosedur Observasi
Observasi ini dilakuakan secara berkelompok dengan anggota kelompok yang berbeda dan dengan materi yang telah dipersentasikan sebelumnya dikelas. sebelum melakukan observasi ke setiap sekolah-sekolah di daerah Bandung dan sekitarnya.
B.     Instrument Observasi
Tugas ini dilakukan dengan cara mewawancarai kepala dan wakil kepala Madrasah berkaitan dengan pokok-pokok bahan materi yang telah disampaikan di kelas yang dibagikan di setiap kelompok.













BAB IV
HASIL OBSERVASI
                        Observasi dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2017 pukul 10.00 WIB s/d selesai. Madrasah Tsanawiyah Negeri Cikalong Wetan ini di dirikan atas dasar permintaan dari masyarakat setempat dan dukungan dari tokoh agama di sekitar cikalong wetan. MTsN ini awalnya swasta, namanya MTs Al-Huda dengan harapaan MTs ini dapat menciptakan lulusan yang menguasai IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan juga IMTAQ (Iman dan Taqwa). Pada tahun 1995 MTs Al-Huda di Negrikan oleh Kementrian Agama hingga sekarang menjadi MTsN Cikalong Wetan.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sudah hadir pada saat MTsN ini berdiri. Hakikat MBS dalam sekolah/madrasah ini adalah bahwa sekolah harus memiliki swadaya/kemampuan sendiri, motivasi sendiri untuk dapat menjadi sekolah yang baik, dengan mengatur pembelajaran, menghadirkan pembelajaran yang baik dan merangkul stakeholders yang ada supaya berperan aktif baik tenaga, masukan, dan dana. Untuk dapat menerapkan MBS dibutuhkan pemahaman dari stakeholders tentang apa sebenarnya Manajemen Berbasis Sekolah itu.
MTsN ini mempunyai harapan agar dapat melaksanakan MBS/MBM ini. Namun Sampai saat ini pelaksanaan MBS di MTsN Cikalong Wetan belum bisa terrealisasikan secara menyeluruh.  Karena lembaga Pendidikan Islam ini berada dibawah naungan Kementerian Agama dan pusatnya berada di Jakarta. Semua yang ada di madrasah ini  masih diatur oleh Kementerian Agama.
Meskipun program MBS/M ini belum dapat terrealisasikan secara menyeluruh, MTs Negeri Cikalongwetan Bandung Barat melaksanakan manajemen kurikulum sebagai wujud implementasi MBS/M. Manajemen kurikulum merupakan subtansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Munculnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang juga disebut kurikulum 2006, maka MTs Negeri  Cikalongwetan Bandung Barat mengemas kembali profil kurikulumnya agar segala potensi yang dimiliki dapat dengan segera teroptimalkan.
Pada pelaksanaannya perangkat pembelajaran disusun Struktur dan muatan Kurikulum.
a.       Struktur Kurikulum
Struktur dan muatan Kurikulum pada di MTsN Cikalongwetan tertuang dalam SI meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut.
a)      Kelompok Mata Pelajaran Agama Dan Akhlak Mulia;
b)      Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan   Dan Kepribadian;
c)      Kelompok Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
d)     Kelompok Mata Pelajaran Estetika;
e)      Kelompok Mata Pelajaran Jasmani, Olahraga Dan Kesehatan.
Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP 19/2005 Pasal 7.
Cakupan setiap kelompok mata pelajaran disajikan pada Tabel 1
Tabel 1.   Cakupan Kelompok Mata Pelajaran
No
Kelompok Mata Pelajaran
Cakupan
1.
Agama dan Akhlak Mulia
Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.
2.
Kewarganega-raan dan Kepribadian
Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.
Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3.
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri.
4.
Estetika
Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.
5.
Jasmani, Olahraga dan Kesehatan
Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportivitas dan kesadaran hidup sehat.
Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah.

b.      Muatan Kurikulum
1.      Mata Pelajaran
Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam Standar Isi.
K o m p o n e n
Kelas dan Alokasi Waktu
VII
VIII
IX
A. Mata Pelajaran



     1. Pendidikan Agama Islam



         a. Al-Qur'an-Hadis
2
2
2
         b. Akidah-Akhlak
2
2
2
         c. Fikih
2
2
2
         d. Sejarah Kebudayaan Islam
2
2
2
    2. Pendidikan Kewarganegaraan
2
2
2
    3. Bahasa Indonesia
4
4
4
    4. Bahasa Arab
2
2
2
    5. Bahasa Inggris
4
4
4
    6. Matematika
4
4
4
    7. Ilmu Pengetahuan Alam
4
4
4
    8. Ilmu Pengetahuan Sosial
4
4
4
    9. Seni Budaya
2
2
2
   10. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
2
2
2
   11. Keterampilan/TIK
2
2
2




B. Muatan Lokal *)
2
2
2
C. Pengembangan Diri **)
2
2
2
J u m l a h
42
42
42

Keterangan:
*) Kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, yang ditentukan oleh satuan pendidikan (madrasah). Bahasa Sunda, dan Baca Tulis Alquran.
**)Bukan mata pelajaran tetapi harus diasuh oleh guru dengan tujuan memberikan kesempatan peserta didik  untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kondisi.
2.      Muatan lokal
Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri.
Khusus di Madrasah Tsanawiyah Negeri Cikalongwetan muatan lokal dibagi menjadi muatan lokal dari pemerintah daerah dan muatan lokal yang dibuat oleh lembaga. Muatan lokal dari pemerintah daerah adalah bahasa sunda sedangkan muatan lokal yang dibuat oleh lembaga adalah Tahfidz
3.      Kegiatan Pengembangan Diri
Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi, kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik. Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan kepramukaan, kepemimpinan, dan kelompok ilmiah remaja.
Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Cikalongwetan dilakukan dalam bentuk:
a.       Konseling oleh guru BP/BK
b.      Ekstra Kulikuler Pramuka,
c.       Ekstra Kulikuler PMR,
d.      Ekstra Kulikuler Perisai Diri,
e.       Ekstra Kulikuler Drum Band,
f.       Ekstra Kulikuler Degung,
g.      Ekstra Kulikuler Futsall,
h.      English Club
i.        Clubing IPA.
4.      Pengaturan Beben Belajar

a.       Beban Belajar
Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Cikalongwetan Pengaturan Beban Belajar menggunakan sistem Paket dimana setiap peserta didik harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam Standar Isi selama satu tahun pelajaran atau dua semester dalam setiap tingkatannya.
b.      Jam pembelajaran
Jam Pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket, khususnya  di MTsN Cikalongwetan dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran dilakukan secara fleksibel dengan jumlah beban belajar yang tetap. Karena di Satuan pendidikan dimungkinkan untuk menambah jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan (maksimun 4 jam), dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi, di samping juga dapat dimanfaatkan untuk mata pelajaran lain yang dianggap penting dan tidak terdapat di dalam struktur kurikulum yang tercantum di dalam Standar Isi, maka Madrasah Tsanawiyah Negeri Cikalongwetan Jam Pembelajaran disamping mengacu kepada Standar isi dari Kemendiknas juga mengacu kepada Standar isi yang dikeluarkan keputusan Menteri Agama RI No 2 tahun 2008 dimana untuk PAI dibagi menjadi empat bagian yaitu Aqidah Akhlak, Quran Hadis, Fikih, dan SKI, serta penambahan Mata Pelajaran Bahasa Arab. 
c.       Alokasi Waktu
Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktik di luar sekolah setara dengan satu jam tatap muka.
5.      Ketuntasan Belajar
Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.
Di MTsN Cikalongwetan Ketuntasan Belajara Mengacu kepada KKM Yang sudah ditentukan yaitu sebagai berikut:
No
Mata Pelajaran
Kriteria Ketuntasan Minimal
Keterangan
Kls 7
Kls 8
Kls 9

1
Alquran Hadis
65
65
65

2
Aqidah Akhlak
65
65
65

3
Fikih
65
65
65

4
SKI
60
60
60

5
PKn
65
65
65

6
Bahasa Indonesia
60
60
60

7
Bahasa Arab
60
60
60

8
Bahasa Inggris
55
60
60

9
Matematika
55
55
55

10
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
55
55
55

11
Ilmu Pengetahuan Sosial  (IPS)
65
65
65

12
Seni Budaya
65
65
65

13
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
65
65
65

14
Teknologi Informasi dan Komunikasi
60
60
60

15
Bahasa Sunda
60
60
60

16
Baca Tulis Alquran
65
70
70


6.      Kenaikan Kelas dan Kelulusan
1.      Kenaikan Kelas
a.   Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran atau pada akhir semester 2
b.      Kenaikan kelas didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan pada semester 2
c.  Siswa dinyatakan tidak naik kelas, apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan belajar minimal (KKM) maksimal 3 mata pelajaran,
d.   Siswa dinyatakan tidak naik kelas, apabila tingkat kehadirannya tidak mencapai 90% dari hari efektif belajar yang telah ditentukan.
Sesuai dengan ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1), peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
a.       menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b.     memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;
c.    lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d.      lulus Ujian Nasional
e.       Lulus Ujian Nasional berstandar Nasional
7.      Pendidikan Kecakapan Hidup
Pendidikan kecakapan hidup di Madrasah Tsanawiyah Negeri Cikalongwetan lebih menekankan pendidikan yang terintegrasi dengan semua mata pelajaran, dimana aspek pembiasaan yang baik dari siswa menjadi hal penting. Pembiasaan ini diantaranya adalah; mengucapkan salam, upacara bendera, menjaga kebersihan, cara berpakaian yang rapi, dan membiasakan membaca qur’an/berdo’a.
8.      Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global
Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global di MTsN Cikalongwetan lebih terkait dengan pendidikan yang menjadi ciri khas dari madrasah yaitu keagamaan, dalam hal ini pendidikan yang ditambahkan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Cikalongwetan adalah penambahan materi pelajaran Tahfidz)
Ada beberapa Faktor-faktor yang menghambat Implementasi MBS/MBM diantaranya:
a. madrasah ini belum memiliki otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan ketrampilan secara berkesinambungan.
b.  Kepala Marasah belum mampu dalam melaksanakan program MBS dan belum memahami MBS secara utuh.
c.       Sarana dan prasarana yang belum memadai.
d.      Sumber Daya Manusia yang belum siap menjalankan MBS.
e.       MTsN ini masih ragu dan belum menyeluruh dalam penerapan MBS disekolahnya karena Pendanaan yang didapatkan sekolah ini diantaranya dari BOS Reguler, dan bantuan dari Kementrian Agama.



BAB V
PENUTUP
A.    Kesimpulan
Manajemen Berbasis Sekolah atau School-Based Management meruapakan sebuah konsep manajemen di era otonomi daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan. MBS muncul dalam dunia pendidikan setelah terbutnya undang-undang tentang otonomi daerah yang berdampak pada pelaksanaan manajemen sekolah. Pada intinya model MBS adalah manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan
secara partisipatif untuk memenuhi tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional.
Konsep Manajemen Berbasis Sekolah ini pada hakikatnya dapat diterapkan di madrasah yang kemudian menjadi istilah Manajemen Mutu Berbasis Madrasah (MMBM). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah perlu diterapkan untuk dijadikan solusi terhadap berbagai macam persoalan yang dihadapi Madrasah. Sejauh penelusuran penulis rendahnya kualitas Madrasah disebabkan oleh adanya diskriminasi madrasah, penyelenggaraan pendidikan yang birokrasi-sentralistik, ketidak tepatan kebijkan dan keputusan pemerintah terhadap peningkatan mutu madrasah, dan adanya disharmoni antara madrasah, pemerintah,
dan masyarakat. Melihat berbagai persoalan yang dihadapi madrasah, tepat kirannya jika Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah diterapkan di madrasah sebagai jawaban atas problem yang ada, dengan tetap berada di bawah kendali dan kontrol pemerintah pusat, sehingga tujuan pendidikan madrasah akan tercapai, jika demikian maka madrasah akan menjadi lembaga pendidikan Islam yang bermutu dan berkualitas.
MTsN Cikalong Wetan Bandung Barat belum sepenuhnya dapat menjalankan program MBS/M ini. Karena ada beberapa faktor yang menghambat berlangsungnya program MBS/M ini diantaranya yaitu:
a. madrasah ini belum memiliki otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan ketrampilan secara berkesinambungan.
b. Kepala Marasah belum mampu dalam melaksanakan program MBS dan belum memahami MBS secara utuh.
c.    Sarana dan prasarana yang belum memadai.
d.   Sumber Daya Manusia yang belum siap menjalankan MBS.
e.    MTsN ini masih ragu dan belum menyeluruh dalam penerapan MBS disekolahnya karena Pendanaan yang didapatkan sekolah ini diantaranya dari BOS Reguler, dan bantuan dari Kementrian Agama.
B.     Saran
Berdasarkan hasil observasi diatas, penulis memberikan saran antara lain:
1.      Hendaknya  pemerintah  daerah  dapat  merancang  aturan  yang  jelas mengenai  batasan  kewenangan  yang  diberikan  kepada  sekolah  serta rambu-rambu tentang kinerja kepala sekolah, sehingga kepala sekolah dapat mengelola manajemen sekolah secara mandiri.
2.      Hendaknya  dapat  mensosialisasikan  program  MBS  keseluruh  warga sekolah,  sehingga  semua  komponen  tersebut  dapat  diberdayakan dalam pencapaian tujuan sekolah.
DAFTAR PUSTAKA
Engkoswara  dan  Komariah  Aan. 2011.  Administrasi  Pendidikan,  Bandung: Alfabeta.
Hidayat, Ara, dan Imam Machali. 2016. Pengelolaan Pendidikan. Pertama. Bandung: Pustaka
 Educa
Hidayat, Ara dan Machali Imam. 2012 Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi
 dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah.Yogyakarta: Kaukaba
Mulyasa, E., 2012, Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi dan Implementasi).
            (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya).
Nurkolis. 2005. Manajemen Berbasis Sekolah (Teori, Model dan Aplikasi). Jakarta:PT Gramedia


No comments:

Post a Comment